Banyuwangi, IPNU Jatim
Poros Pelajar Islam Banyuwangi yang terdiri dari Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Banyuwangi dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menggelar audiensi terbuka bersama Forpimda, DPRD Komisi IV, dan Polresta Banyuwangi, Kamis (4/9/2025). Forum ini menjadi sarana penyampaian aspirasi pelajar tentang pentingnya ruang aman serta keterlibatan aktif pemerintah dalam pembangunan pendidikan.
Dalam audiensi tersebut, Poros Pelajar menyampaikan lima tuntutan utama: mengawal demokrasi dan keadilan sosial, memperkuat sinergi organisasi pelajar dengan pemerintah, merampingkan anggaran DPRD untuk dialihkan ke kesejahteraan guru, menjaga stabilitas pendidikan-sosial, serta memastikan kepolisian responsif menyediakan ruang aman bagi pelajar.
Ketua PC IPNU Banyuwangi, Rekan Ainul menyampaikan apresiasinya. “Kami mengapresiasi ruang-ruang dialogis ini, karena demokrasi modern tidak hanya milik elit politik, melainkan juga melibatkan pelajar sebagai bagian penting masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Poros Pelajar, Dwi Ainul Haqiky, menegaskan peran konsolidasi gagasan pelajar. “Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi pelajar sangat penting. Kami hadir untuk memperkuat demokrasi yang sehat serta memperjuangkan hak-hak sosial dan pendidikan,” ujarnya.
Nada kritis datang dari Ketua PC IPPNU Banyuwangi, Fika Huliyata. “Banyak forum yang dibuka, seperti rembug anak, pemuda, hingga perempuan. Namun tanpa tindak lanjut nyata, semua itu hanya akan terkesan seremonial dan meninabubukan saja,” tegasnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua PII Banyuwangi, Muhammad Habibi. “Kami menyaksikan langsung bagaimana narkotika mulai menyasar generasi muda. Ini ancaman nyata yang bisa merusak masa depan pelajar Banyuwangi. Karena itu, ruang aman sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Leony Nuha menekankan pentingnya memperhatikan guru. “Kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji, namun juga ruang yang aman di lingkungan sehat. Itu akan memengaruhi psikologi sosial siswa,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi ini, DPRD Banyuwangi menyatakan siap melakukan perampingan anggaran dan memperkuat sinergi lintas komisi. Pemerintah daerah berkomitmen menggelar rembug tahunan yang substantif, sementara Polresta Banyuwangi menegaskan komitmen menjaga ruang aman pelajar dan memberantas miras serta narkoba.
Audiensi ditutup dengan penegasan bahwa pelajar bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang siap mengawal demokrasi dan memastikan masa depan pendidikan Banyuwangi tetap terjaga.
Pewarta: Muhamad Miswan
