Polemik UU Keormasan (ternyata) Masih ada

Organisasi Kemasyarakatan sangat berperan besar dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih dewasa dan berperadaban. Sejarah telah merekam, bahwa andil ormas dalam merebut dan mengisi kemerdekaan tak bisa dipungkiri lagi. Kemajuan pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan (politik?) juga tak lepas dari peran aktif ormas, namun apa jadinya ketika ormas kini telah diatur pemerintah melalui UU No. 17 Tahun 2013? 

Tidak lama ini,  tanggal (21/5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan seminar yang dikemas dengan Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/ LSM se-Provinsi Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan di Hotel Satelit Surabaya ini, mengundang perwakilan ormas diseluruh provinsi yang terletak dipaling timur pulau jawa ini, tak terkecuali PW IPNU Jawa Timur. Dalam hal ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mengutus rekan Imam Maliki selaku bendahara untuk menghadiri acara tersebut.

Dalam acara ini, membahas beberapa isu-isu penting terkait eksistensi UU ke-ormas-an. Dengan moderator Tjahyo Widodo, pertemuan pada hari rabu tersebut diawali dengan pemaparan oleh Malik Ibrahim selaku Ditjen Kesbangpol Kemendagri mengenai sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada kesempatan itu, Ibrahim memaparkan kenapa UU ini perlu di sahkan, antara lain karena peningkatan ormas yang begitu pesat dalam berbagai bentuk, sektor dan aktor serta terjadinya pergesan ormas yang tidak lagi sebagai sukarelawan (voulenter) dan sosial keswadayaan, tapi lebih mengarah pada hal yang lebih bersifat ekonomi dan kepentingan. Sehingga, dengan tidak adanya aturan yang jelas, maka pihak-pihak tertentu bisa saja mengancam keberadaan Negara, termasuk donator asing yang membuat kegiatan intelegen dengan bungkus organisasi kemasyarakatan. Dalam pemaparannya, Ibrahim juga mengakui bahwa keberadaan UU ini belum sepenuhnya disetujui oleh beberapa ormas tua di Indonesia, antara lain NU, Muhammdiyah, Persis, dll.

Seperti diketahui sebelumnya, memang NU “menerima secara kritis” keberadaan UU tersebut. Hal ini terjadi karena NU menganggap bahwa belum ada definisi yang jelas baik secara budaya, sejarah dan fungsinya antara ormas, yayasan, perkumpulan dan LSM. NU juga menegaskan bahwa ormas “harus” berasaskan Pancasila, namun di UU tersebut hanya dituliskan bahwa asas ormas “tidak bertentangan dengan Pancasila”. Selain itu, menurut beberapa pakar, keberadaan UU ini terkesan bahwa pemerintah mencurigai aktifitas ormas yang ada di Indonesia. Tak ayal bahwa keberadaan NU, Muhammadiyah, dll yang notabene lebih tua dari bangsa Indonesia merasa keberatan akan aturan-aturan yang sebenarnya perlu diuji kembali itu.

Selanjutnya, acara yang diselenggarakan oleh Bakaesbangpol Jatim ini, membahas mengenai Kedudukan Yayasan dan Perkumpulan pasca disahkannya UU Ormas oleh Kepala devisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Ninik Hariawati. Beliau lebih menekankan mengenai kedudukannya secara perundang-undangan antara perkumpulan dan yayasan. Beda halnya dengan Dr. Siti Aminah, seorang akademisi Unair, yang pada kesempatan kali ini memaparkan secara kontekstual dan historisitas mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi. Dosen Unair ini menyadari bahwa dibuatnya aturan ini memang tak lepas dari adanya pelanggaran, hal ini lumrah adanya sebagai sebuah warga Negara yang menganut sistem demokrasi. Dan menurutnya, hal ini sangat baik, mengingat beliau ketika menjadi mahasiswa pernah berurusan dengan KODAM brawijaya karena hanya menuntut kebijakan pemerintahan pada tahun 1992 yang pada saat itu sistem kenegaraan di Indonesia sangat otoriter.

Adapun BINMAS Polda Jatim, pada kesempatan ini diwakili oleh Bpk. Supriadi membahas mengenai Penegakkan Hukum Dalam Perspektif Polri. Beliau mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara tersebut untuk taat aturan dan menjadikan polisi sebagai mitra kerja, beliau mewanti-wanti jangan sampai berurusan dengan kepolisian, karena urusan yang tadinya mudah, bisa jadi sangat sulit.

Kegiatan yang di inisiasi oleh Bakesbangpol ini memang dalam rangka mensosialisasikan agar UU No. 17 tahun 2013 ini lebih diterima oleh kalangan masyarakat Jawa Timur terutama pelaku ormas/ LSM, mengingat keberadaan di Jatim sudah mencapai 7300 ormas/ LSM. Walaupun pengesahan UU inipun masih menuai pro-kontra, mengingat saat disahkannya oleh persidangan paripurna di DPR melalui voting karena tidak ada kemufakatan pada tanggal 2 Juli 2013 lalu, namun eksistensi UU ini sangat baik agar terjalin lebih erat hubungan pemerintah dan ormas.

disosialisasikannya UU ini tak lain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan, serta menjalin kemitraan antara pemerintah dengan ormas/ LSM guna menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur” terang Kepala Bakesbangpol saat memberi sambutan. (eka)

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.