Malang – Dalam menghadapi situasi Pemilu yang akan berlangsung 2024 mendatang, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia diperkirakan 74% dari total populasi Indonesia sebagai pemilih pemula maka untuk menyambut situasi tersebut, Ketua PW IPNU Jawa Timur meminta kader IPNU turut ambil peran dan terlibat aktif dalam mengawal demokrasi.

Pandangan tersebut diungkapkan M. Fakhrul Irfansyah dalam Simposium Hari Santri Nasional yang berlangsung di Pesantren Tekhnologi Al-Ma’arif Singosari Malang, Jawa Timur pada Ahad (29/10/23).
Dalam Simposium Hari Santri Nasional yang diikuti oleh para Ketua Cabang se-Jawa Timur tersebut, turut hadir KH. Munsif Nahrowi sebagai narasumber , beliau adalah Sekretaris Umum Pengurus Pusat IPNU pertama, dan pada waktu itu Prof. KH. Tolchah Mansur sebagai Ketua Umum IPNU .

“Kader IPNU se Jawa Timur dalam menghadapi situasi politik sekarang harus Cerdas dalam berpolitik dan ampil peran dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu dengan aman dan inklusif” Ujar Gus Irfan.

Dalam sambutanya, Ketua PW IPNU Jatim juga meminta kader IPNU untuk cermat dalam menentukan pilihan. Sebagai generasi terpelajar, dirinya menyebut Demokrasi merupakan suatu proses menyongsong citi cita bangsa, maka kader IPNU diharapkan dapat andil dalam menciptakan kepemimpinan ideal di sejumlah daerah hingga nasional.

“Rekan-rekan IPNU se-Jawa Timur harus cermat dalam Pemilu dan pileg 2024 ini, kita tidak boleh Golput karena Demokrasi sebagai cara untuk membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat agar ikut serta berkontribusi di proses pemerintahan , sehingga sarana ini sebagai jembatan dalam melahirkan kepemimpinan yang kita harapkan” ujarnya.

Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur telah melakukan analisa dan kajian internal terkait pertimbangan calon presiden dalam menentukan wakil presiden beserta programnya. Hal itu yang mendasari pihaknya dalam membagi tiga poin yang dapat dijadikan pertimbangan para kader, yakni kalangan Nahdliyin, mewakili milenial dan keberpihakan gagasan santri di Jawa Timur.

“Pertama, berasal dari kalangan Nahdliyin dikategorikan menjadi basis pemilih terbesar dalam pilpres 2024, kemudian mewakili Gen Z dan Millenial yang berasal dari Jawa Timur juga diperebutkan para calon Presiden dalam menentukan pasangannya” terangnya.

Sebagai basis pemilih pemula terbesar baik dalam ranah Jawa Timur hingga nasional , Ketua PW IPNU Jatim mengaku ketiga poin tersebut menempatkan kader IPNU di jawa timur sebagai basis utama yang sangat diperhitungkan, sehingga pihaknya meminta para kader bisa menyiapkan diri dalam situasi strategis tersebut.

“Kami memiliki basis pemilih pemula dengan jumlah mayoritas, sehingga penting bagi kita dalam memberikan edukasi bagi kader dalam menentukan pilihannya begitupun sebagai pemilih pemula” terangnya.

“Ini dapat dilihat saat pendaftaran Capres dan Wapres kemarin, IPNU di Jawa Timur berada dalam tiga poin tersebut. Maka kami berharap rekan-rekan IPNU se Jatim bisa cermat dan cerdas dalam berpolitik” tandasnya.

Terkait dengan keterlibatan IPNU dalam Pilpres 2024, Magister Ilmu Politik UINSA Surabaya tersebut
tidak menampik sejumlah kader dalam memenangkan calon tertentu di sejumlah daerah, namun hal itu dilakukan secara Individu dan tetap menjaga keluhuran marwah organisasi dengan baik agar tidak terafiliasi pada politik praktis.

“Dalam kecenderungan tertentu hal itu sebagai hak demokrasi secara individu, namun kami tetap mengingatkan para kader tugas utama kita menjaga marwah organisasi untuk tidak dilibatkan dalam politik praktis” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar para kader tidak larut dalam suasana politik, PW IPNU Jatim tetap mendorong para kader untuk menghadirkan situasi politik yang damai dan demokratis, tidak melakukan ujaran kebencian dalam perbedaan pilihan serta memilih berdasarkan gagasan dan program jangka Panjang yang berpihak.

“Harapannya Kader Muda Nahdlatul ‘Ulama (Pelajar NU) Jawa Timur tetap ambil peran dalam pilpres yang damai, terlibat aktif dalam wacana pilpres yang demokratis, memilih berdasarkan gagasan dan program jangka Panjang dan berpihak pada kemaslahatan rakyat dan kepentingan nasional” pungkasnya.